**:: Fans Safira Blog 📲::**

Cegah 'penipuan' jemaah, pemerintah akan perketat aturan penyelenggaraan umrah Sri Lestari Wartawan BBC Indonesia 23 Mei 2017 Bagikan artikel ini dengan Facebook   Bagikan artikel ini dengan WhatsApp   Bagikan artikel ini dengan Line   Bagikan artikel ini dengan Twitter   Kirim Hak atas foto AHMAD GHARABLI/AFP/GETTY IMAGES Image caption Sekitar 800 ribu orang Indonesia menjalani ibadah umrah setiap tahun. Banyaknya kasus penipuan terhadap jemaah umrah seperti penundaan keberangkatan hingga lebih dari satu tahun meski sudah membayar biaya, penambahan biaya umrah dan bahkan ada batal berangkat membuat pemerintah akan memperketat perusahaan yang menawarkan jasa perjalanan umrah. Direktur Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah PHU Kementerian Agama, Muhajirin Yanis mengatakan aturan penyelenggaraan umrah akan diperketat dengan merevisi sejumlah regulasi, salah satunya mengenai standar minimal. "Yang ada sekarang kit...

** :: Dhaka Menekan Kegiatan Pasar Gelap di Kamp Rohingya :: ** -  21 April 2020 Dhaka menghancurkan Aktivitas Pasar Gelap di Kamp Rohingya 1 tahun yang lalu Pengungsi Rohingya berkumpul di sebuah pasar di dalam sebuah kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, 7 Maret 2019. REUTERS / Mohammad Ponir Hossain - RC1BB3EBAC30 DHAKA - Pemerintah Bangladesh telah memberlakukan pembatasan operasi toko perhiasan dan komputer, serta apotek, di kamp-kamp sementara Rohingya di Cox's Bazar setelah agen-agen intelijen memperingatkan bahwa bisnis ilegal yang disamarkan ketika pedagang yang sah berkembang. "Keputusan telah diambil berdasarkan informasi dari badan-badan intelijen ... Ini adalah proses yang sedang berlangsung," Pengungsi Bangladesh, Relief dan Komisaris Repatriasi Mohammad Abul Kalam mengatakan kepada The Irrawaddy di Cox's Bazar, Minggu malam. Komisaris itu mengatakan beberapa toko perhiasan dan apotek telah ditutup, dan sisa...

Dhaka Cracks Down on Black Market Activities in Rohingya Camps 1 year ago Rohingya refugees gather at a market inside a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh, March 7, 2019. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain - RC1BB3EBAC30 DHAKA — The Bangladesh government has imposed restrictions on the operation of jewelry and computer shops, as well as pharmacies, at makeshift Rohingya camps in Cox’s Bazar after intelligence agencies warned that illegal businesses disguised as legitimate traders were flourishing. “The decision has been taken based on information from the intelligence agencies… It’s an ongoing process,” Bangladeshi Refugee, Relief and Repatriation Commissioner Mohammad Abul Kalam told The Irrawaddy in Cox’s Bazar on Sunday evening. The commissioner said a few jewelry shops and pharmacies had already been shut, and the rest would be closed by the second week of next month. It’s not possible to monitor everybody, but those found to be engaged in “disturbing” behavior w...

Ponsel Black Market Siap Diblokir, Penjualan Ilegal via Toko Online masih Marak Wacana menghalau ponsel selundupan pasar gelap atau Black Market (BM) kembali mencuat, tapi sejumlah ponsel ilegal masih dapat ditemukan di beberapa e-commerce. 2 Ahmad Rifai  - Bisnis.com 03 Juli 2019 - 13:38 WIB Illustrasi Ponsel Pasar Gelap. - Reuters A +   A - Bisnis.com , JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok peraturan untuk menghentikan peredaran ponsel ilegal atau  black market  (BM). Di tengah wacana itu, penjualan ponsel ilegal masih merajalela, bahkan dijajakan terang-terangan lewat  marketplace  besar seperti, Bukalapak dan Tokopedia.  Ponsel ilegal dianggap merugikan negara karena tidak membayar pajak. Selain itu, wacana ini digaungkan demi melindungi dan mengawal industri ponsel serta telekomunikasi di Indonesia. Upaya terbaru dari pemerintah untuk mempercepat pemberantasan ponsel BM melalui deteksi  International Mobile Equipment ...

Oppo Dukung Rencana Pemblokiran Ponsel 'Black Market' Manajemen Oppo mendukung rencana pemblokiran telepon seluler "black market" (BM) atau penjualan secara ilegal oleh pemerintah mulai bulan depan karena merugikan perusahaan. 1 Newswire  - Bisnis.com 08 Juli 2019 - 17:31 WIB Ilustrasi. - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay A +   A - Bisnis.com , SOLO – Manajemen Oppo mendukung rencana pemblokiran telepon seluler ' black market ' (BM) atau penjualan secara ilegal oleh pemerintah mulai bulan depan karena merugikan perusahaan. "Keberadaan ponsel BM tersebut sangat merugikan Oppo terutama dari sisi penjualan," kata Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto, di Solo, Senin (8/7/2019). Ia mengatakan keberadaan ponsel BM tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengingat konsumen harus memperoleh pelayanan yang baik dari vendor. "Dengan keberadaan ponsel BM ini kan akhirnya vendor tidak bisa memberikan  service  terba...